BUDAYA BIROKRASI PUBLIK DI
INDONESIA
Oleh :
Roudhotul
Jannah
Nim
: 192020100096
Program
Studi Administrasi Publik
Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo
PENDAHULUAN
Sebagai
diatur dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa serta menjaga ketertiban dunia. Sejalan dengan hal tersebut untuk
mewujudkan tujuan negara memerlukan birokrasi yang baik sebagai instrumen untuk
menyelenggarakan pemerintahan negara yang baik sehingga terhindar dari adanya
inefisiensi dan inefektivitas pemerintahan.
Budaya birokrasi
merupakan sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi
nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke
dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah
laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota sebuah organisasi yang
dinamakan birokrasi (Dwiyanto, dkk, 2002).
Organisasi
birokrasi pemerintahan merupakan organisasi garis terdepan (street level bureaucracy)
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Budaya Birokrasi yang baik di
pemerintahan menjadi penting, guna memberikan pelayanan jasa yang prima kepada
publik (masyarakat). Menurut Siagian Budaya organisasi (birokrasi) adalah
kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan
mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan (Siagian, 1995). Oleh
karena itu budaya organisasi birokrasi akan menentukan apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan oleh para anggota organisasi yaitu menentukan batas-batas
normatif perilaku anggota organisasai, menentukan sifat dan bentuk-bentuk
pengendalian dan pengawasan organisasi, menentukan gaya manajerial yang dapat
diterima oleh para anggota organisasi, menentukan cara-cara kerja yang tepat,
dan sebagainya.
Secara spesifik peran penting yang dimainkan oleh
budaya organisasi (birokrasi) adalah membantu menciptakan rasa memiliki
terhadap organisas, menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan
keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya,
membantu menciptakan stabilitas Organisasi sebagai sistem sosial, dan menemukan
pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk
dalam keseharian.
Pengaruh budaya organisasi (birokrasi) terhadap
perilaku para anggota organisasi sangat kuat, maka budaya organisasi
(birokrasi) mampu menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan organisasi
(birokrasi) lain, mampu membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian
anggota organisasi, mampu mempermudah terciptanya komitmen organisasi daripada
komitmen yang bersifat kepentingan individu, mampu meningkatkan kemantapan
keterikatan sistem sosial, dan mampu berfungsi sebagai mekanisme pembuatan
makna dan simbol-simbol kendali perilaku para anggota organisasi. Dalam
perekrutan pegawai tidak jarang ditemukan dalam perekrutan suatu jabatan yang
didasarkan pada pertimbangan like and dislike pimpinan serta masih melekatnya
budaya paternalisme. Praktek birokrasi yang berbelit-belit, ditambah dengan
maraknya pungutan liar yang dilakukan sejumlah oknum pemerintah, aparat
masyarakat, mengakibatkan masyarakat pengguna layanan publik kurang mempercayai
aparat birokrasi.
Budaya
organisasi (birokrasi) yang kuat ditentukan oleh faktor yaitu : Penyebaran
nilai-nilai budaya secara efektif sehingga anggota organisasi mengetahui
nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi, Tingkat komitmen anggota
organisasi terhadap inti dari nilai-nilai yang ada (core values), Perubahan
budaya organisasi (Susanto ,1992). Ketika sebuah birokrasi publik menghadapi
situasi lingkungan yang berbeda dengan cara lama atau dengan dengan cara yang
sama sekali baru. Wilson menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi perilaku
ini yaitu sikap anggotanya, teknologi organisasi dan tindakan-tindakan penting
yang dilakukan pada situasi tertentu.
Kenyataannya
interaksi individu-individu (pegawai) dengan organisasi yang menggambarkan
situasi problematis budaya birokrasi di pemerintahan, masih ditemukan adanya
tradisi dan tata pergaulan yang bersifat paternalisme, misalnya dihadapan
pimpinan dinas, seorang aparat bawahan sulit untuk menunjukan penolakannya atas
suatu ide atau gagasan pimpinan. Kadang kala penolakan atas ide pimpinan secara
terbuka dapat berarti membuka konflik antara pimpinan dan bawahannya. Bahkan,
kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur adalah
inovasi dan kreativitas aparat birokrasi masih relatif rendah. Misalnya jika
Pimpinan melakukan Tugas (dinas) Luar, maka ada anggapan bahwa tugas dan
tanggung jawab yang ada pada bawahan dapat ditunda pelaksanaannya atau dengan
kata lain bawahan selalu menunggu pimpinan kembali untuk meminta petunjuk
kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga
pelaksanaan tugas bawahan senantiasa harus dalam pengawasan langsung pimpinan,
ditambah lagi kecenderungan pengerjaan tugas yang mudah saja dan yang
mendatangkan uang.
PEMBAHASAN
Budaya birokrasi di Indonesia
Budaya
dipelajari sebagai bagian dari sistem organisasi secara keseluruhan. Dalam
konteks ini, budaya dilihat sebagai sesuatu yang hidup di suatu organisasi yang
mengikat semua anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Budaya
juga dapat dilihat sebagai bagian dari suatu lingkungan organisasi yang
mempengaruhi perilaku dan penampilan (performance) organisasi. Heterogenitas
masyarakat yang sangat besar memiliki sistem nilai dan norma budaya
masing-masing. Keunikan kebudayaan itu biasanya menjadi acuan berpikir dan
pegangan untuk bertindak, sehingga hal ini sangat berpengaruh pada sikap hidup
dan pola perilaku dalam masyarakat. Budaya adalah perilaku konvensional
masyarakat dan ia mempengaruhi semua tindakan meskipun sebagian besar tidak
disadarinya. Budaya memberikan stabilitas dan jaminan, karena dapat memahami hal-hal
yang sedang terjadi dalam masyarakat dan mengetahui cara menanggapinya. Sebagai
contoh dapat dilihat apabila seorang pegawai pindah ke tempat kerja yang lain.
Dalam lingkungan yang baru pegawai dituntut untuk perlu belajar menyesuaikan
diri dengan lingkungan yang dihadapi untuk menghindari kemungkinan akan terjadi
konsekwensi negatif.
Menurut Thoha (1993) budaya birokrasi menekankan
bahwa aparat pelaku birokrasi dalam menjalankan tugas-tugasnya terpisah dengan
kepemilikian atas fasilitas dan sarana publik. Dalam artian harus dibedakan
antara milik pribadi dan milik publik. Namun aparat birokrasi pemerintah belum
sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dibebankan kepadanya
berdasarkan norma-norma yang ditetapkan dan diharapkan oleh masyarakat. Nilai-nilai
dasar budaya kerja yang perlu ada pada aparatur birokrasi atau pegawai negeri
sipil antara lain adalah : komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggung
jawab, keikhlasan dan kejujuran, integritas dan profesionalisme, kreativitas
dan kepekaan, kepemimpinan dan keteladanan, kebersamaan dan dinamika kelompok
kerja, ketepatan atau keakuratan dan kecepatan, rasionalitas dan kecerdasan
emosi, keteguhan dan ketegasan, disiplin dan keteraturan kerja, keberanian dan
kearifan, dedikasi dan loyalitas, semangat dan motivasi, ketekunan dan
kesabaran, keadilan dan keterbukaan (Kementerian PAN, dalam Sedarmayanti,
2009).
Menurut
Emmerson dan Lance casttle, Liddle, secara kultural birokrasi Indonesia sudah
mencerminkan ciri-ciri modern, namun perilakunya masih dipengaruhi dan memperlihatkan
karakteristik patrimonal dimana jabatan-jabatan dan keseluruhan hierarki
birokrasi masih masih didasarkan hubungan personal. Budaya birokrasi harus
berorientasi pada kepuasan masyarakat yang majemuk dan mengubah pola pikir
aparat untuk kembali kepada fungsinya sebagai pelayan
masyarakat. Pelayanan publik sebagai suatu proses kinerja birokrasi,
keterikatan dan pengaruh budaya organisasi sangatlah kuat. Dengan kata lain, apapun
kegiatan yang dilakukan oleh aparat birokrasi haruslah berpedoman pada
rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi publik
sebagai perwujudan dari budaya organisasi publik.
Di Indonesia, sebelum adanya proses reformasi
terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan kinerja birokrasi, seperti
terdapat kelambanan dalam pelayanan publik, adanya masalah suap dalam pelayanan
izin, proses administrasi yang berbelit-belit, struktur organisasi yang gemuk
yang cenderung tidak efisien, bahkan boros dalam pengelolaan anggaran. Semua
permasalahan itu disebut sebagai patologi (penyakit) birokrasi. Patologi
birokrasi di Indonesia, nampaknya sudah termasuk dalam kategori sangat parah,
karena telah menjankiti semua level dalam organisasi pemerintahan (eksekutif,
legislatif dan yudikatif), baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah,
implikasinya adalah kinerja birokrasi dalam pelayanan publik belum memberikan
kepuasan (satisfaction) kepada masyarakat. Di Indonesia perubahan yang terjadi
dalam birokrasi sangat lambat, jika dibandingkan dengan organisasi bisnis. Dari
semua unsur dalam birokrasi yang paling
sulit berubah adalah aspek SDM-nya, karena mindset yang sudah terbentuk sekian
lama, sehingga sudah sulit untuk menerima perubahan.
Perilaku birokrat yang cenderung melakukan korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin mengerucutkan image negatif birokrasi
publik di masyarakat dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada
para pelaku birokrasi.
Ada
beberapa kendala yang berkaitan dengan kultur dan tradisi yang ada dalam
kinerja birokrasi. Mentalitas pegawai adalah keadaan mental, (pikiran/
rohani/batin/jiwa), watak, tabiat atau metode berpikir yang dimiliki aparat
yang mempengaruhi pola kerja melalui hubungannya dengan lingkungan dimana ia
bekerja. Pola tindak, pola pikir aparat
dalam melaksanakan pekerjaan ditempat di mana ia bekerja, dapat mendorong
aparat birokrasi bekerja secara optimal.
Birokrasi
di Indonesia di pengaruhi oleh budaya kultural yang hidup di Indonesia dan
Budaya politik yang berkembang di Indonesia yaitu dengan simbol primordial.
Walaupun demikian birokrasi di Indonesia dipengaruhi juga oleh paham Idelogi
yang hidup didunia seperti kapitalis,komunis serta liberal dan Chauvinisme
(Kuturunan). Budaya birokrasi penting untuk dibangun dan dikembangkan agar
mampu memberi petunjuk, menginspirasi dan mendorong perubahan menuju pada
pencapaian visi dan misi birokrasinya. Dan mengubah budaya birokrasi dapat
dilakukan dengan membebaskan para pejabat publik dari belenggu penyakit
birokrasi.
Budaya
birokrasi di Indonesia akan terwujud dengan baik bila dibangun mindset and
culture yang meliputi pengembangan budaya kerja, aktualisasi nilai-nilai budaya
kerja, internalisasi dan actualisasi prinsip good governance. Dan yang paling
penting juga ada fleksibilitas dan memperhatikan hubungan dengan lingkungan
disekitaranya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di Indonesia yaitu
nilai religiusme, adat istiadat dan Kebudayaan.
KESIMPULAN
Budaya birokrasi di Indonesia hingga saat ini masih
dipengaruh oleh budaya lama yang berjalan di Indonesia. Budaya birokrasi
patrimonial masih sangat mewarnai birokrasi pelayanan publik di Indonesia.
Sistem tindakan yang terpola dalam menghadapi warganegara antara organisasi
pemerintah satu dengan yang lain akan berbeda sesuai dengan budaya
organisasinya. Pada organisasi yang patrimonial, pola pelayanan akan sangat
berorientasi pada pelayan dan bukan pada pelanggan. Yang menarik selain, secara
internal budaya organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku birokrat, tetapi
juga lingkungan politik yang melingkupinya. Birokrasi di Indonesia yang
berkaitan dengan pelayanan publik pada umumnya belum memberi dampak positif
yang signifikan terhadap perbaikan perilaku birokrat dan kualitas pelayanan
publik. Dari segi perilaku birokrat terdapat kecenderungan makin meningkat
perilaku yang menyimpang antara lain terjadinya penyalahgunaan wewenang,
seperti kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelayanan perizinan. Dalam
hal pelayanan publik meskipun ada perubahan ke arah yang lebih baik dengan
penerapan teknologi informasi (IT) dalam pelayanan publik, namun masih terdapat
sejumlah keluhan pelanggan seperti pelayanan lambat, berbelit-belit, mahal dan
tidak ada kepastian waktu penyelesaian pun tidak rama. Karenanya perlu
dilakukan inovasi dalam penciptaan budaya dalam birokrasi.
REFERENSI
Achmad, N. (n.d.). Perilaku Birokrasi Publik Di
Indonesia : Sebuah Kajian Teoritis.
Djumiarti, T. (n.d.). Peran Budaya Birokrasi Dalam
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik ( Good Governance).
Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di
Indonesia Tinjauan Dari Prespektif Administrasi Publik , vol 4 No. 1.
Maulana, D., & Muhammad Tohir, S. (2016). Budaya
Birokrasi Di Indonesia .
Umaternate, R., & DKK. (n.d.). Pengaruh Budaya
Birokrasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Negara Sipil .
Yusrialis. (n.d.). Budaya BIrokrasi Pemerintahan
(Keperihatinan dan Harapan).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar